Massa Buruh dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) unjuk rasa besar-besaran di Jakarta, Kamis (10/8). //foto: Tangkapan Layar Kompas TV
JAKARTA. Pewartasatu.com — Aki unjuk rasa sejuta buruh sepanjang hari Kamis (10/8) sejak siang sampai petang berhasil membuat macet jalanan ibu kota. Khsusus sekitar lokasi unras (unjuk rasa) dari kawasan Monas sekitar Patung Kuda, sampai ke Jalan Thamrin dan sekitar Jalan Gatot Soebroto, kawasan gedung DPR/MPR.
Massa buruh dari aliansi Massa Buruh dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) sejak Kamis siang memang sudah turun ke jalanan. Mereka terutama menuntut agar Undang Undang No.23/2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja dicabut.
Selain itu, massa buruh juga mendesak pemerintah mencabut aturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Peraturan itu ialah UU Minerba, KUHP, UU IKN, UU Pertanian, RUU Sisdiknas dan Revisi UU ITE.
Polisi terlihat persuasif menangani aksi buruh ini dan menghimbau agar demonstrasi berjalan sesuai ketentuan peraturan dan diharapan massa membubarkan diri tepat pukul 18.00 WIB.
- Baca juga: Demo Sejuta Buruh Tuntut UU Ciptaker, Polda Alihkan Arus Lalin
Pantauan CNNIndonesia.com, hingga pukul 19.00 WIB, massa buruh masih memadati kawasan patung kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Tampak juga petugas kepolisian berjaga di sekitar barrier Jalan Medan Merdeka Barat atau menuju arah Mahkamah Konstitusi (MK).
Ekonom Senior Rizal Ramli, dikutip pers meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur dari jabatannya karena membikin rakyat miskin secara berjemaah
Karena Presiden Jokowi gagal mensejahterakan rakyat. Bahkan telah membuat rakyat miskin secara berjemaah,” kata Rizal Ramli dalam orasinya di tengah massa aksi buruh di Patung Kuda Arjuna Wijaya.
Sementara itu, sayup sayup massa meneriakkan perlunya revolusi…revolusi
Selain itu, RR, sapaan akrabnya mengatakan banyak rakyat yang menderita akibat kenaikan harga-harga, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi, hingga biaya pendidikan yang semakin mahal.
“Gerakan buruh hari ini adalah untuk menyuarakan Ampera, amanat penderitaan rakyat,” kata Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini.
Dalam pandangannya, omnibus law, UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan, adalah pintu masuk bagi perbudakan modern.
Sebab katanya, aturan tersebut membolehkan outsourcing seumur hidup tanpa jaminan kesejahteraan, jaminan untuk keluarga, dan jaminan masa tua.
“Alasan dibikinnya omnibus law ini juga sangat mengada-ada. Fiktif. Karena tidak ada kegentingan ekonomi,” beber mantan Menko Kemaritiman itu.**