Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.(Foto:Ist)
Oleh: Saiful Huda Ems.
SAYA benar-benar tidak faham kenapa di era Pemerintahan Prabowo ini, banyak menunjuk orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, untuk menjadi komisaris-komisaris di BUMN.
Apakah hanya karena ingin balas jasa pada mereka terhadap suksesnya Prabowo menjadi presiden atau karena apa, namun jika itu alasannya maka celakalah kita sebagai bangsa, karena nasib rakyat ke depan menjadi taruhannya.
Dua orang komisaris yang ditunjuk dan viral hari-hari ini itu kenalan-kenalan saya, yang satu pegiat medsos dan yang satunya lagi lebih dikenal sebagai relawan adu jotos, yang pernah viral saat kalah debat dengan Rocky Gerung.
Dua kenalan saya ini bisa jadi lumayan lihai di bidangnya, namun untuk mengurus BUMN saya kok skeptis sekali. Selama ini komisaris-komisaris BUMN dipegang orang-orang profesional saja banyak yang rugi, apalagi dipegang orang-orang yang tidak memiliki kompetensi.
Bukan hanya prilaku korup yang menjadikan BUMN merugi, ketika BUMN dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti dibidangnya malah akan berpotensi bangkrut.
Saya sama sekali tidak berkeinginan untuk mendoakan mereka gagal, namun saya hanya ingin mengetuk kesadaran penguasa agar lebih rasional lagi memilih orang.
Membalas jasa pada jerih payah orang itu wajar, namun kalau membalas jasa dengan mengangkat orang untuk menjadi pimpinan-pimpinan perusahaan negara tanpa dilandasi oleh kompetensi itu sangat berbahaya, berpotensi membuat kacau perekonomian negara.
Negara bisa bangkrut, gejolak sosial akan gila-gilaan, kerusuhan dan penjarahan akan meluas, terjadi dimana-mana. Bisa jadi penguasa tidak khawatir atau cemas dalam hal ini, karena dalang kerusuhan seperti peristiwa Kerusuhan ’98 kemungkinan dirinya sendiri.
Tetapi mengertikah penguasa ini, bawa revolusi sosial itu terjadi manakala rakyat sudah tidak lagi mempercayai pemerintah dan pemerintah kehilangan legitimasinya. Aset-aset perusahaan asing akan direbut oleh rakyat dan investornya akan kabur, minggat.
PHK terjadi dimana-mana, pengangguran terjadi di berbagai daerah, maka akan segera diikuti oleh angka kriminalitas yang meningkat pesat. Suara para pejabat negara tidak akan lagi didengar, himbauan-himbauan tokoh-tokoh keagamaan yang sering merapat ke istana akan ditertawakan.
Situasi keamanan negara tidak lagi terkendali, orang-orang mulai main hakim sendiri di jalanan. Kebutuhan pokok rakyat menghilang, jika adapun harganya melambung tinggi. Frustasi massa terjadi dimana-dimana, kerusuhan secepat kilat akan menjalar menjadi penjarahan.
Keadaan negara yang kacau balau seperti demikian, harus segera diantisipasi oleh pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena jika itu terjadi Indonesia tidak akan selamat. Ah, semoga semua pihak tersadarkan, agar negeri ini dijauhkan dari bencana…(SHE).
7 April 2025.
Saiful Huda Ems (SHE).