JAKARTA, Pewartasatu.com– Dalam kondisi krisis seperti sekarang kurang tepat bila Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk membantu modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Apalagi, jelas Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Ri bidang Industri dan Pembangunan, Dr H Mulyanto, dana untuk BUMN itu diambilkan dari cadangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah diproyeksikan buat program prioritas.
Pemerintah harusnya memperhatikan kebutuhan rakyat saat menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintahan Jokowi seperti tidak punya sense of crisis. Tak bisa menyusun skala prioritas menanggulangi pandemi Covid-19. Hari ini banyak rakyat yang sulit menghadapi pandemi.
“Mereka dipaksa diam di rumah dengan cara Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tanpa bantuan. Pemerintah malah mau glontorkan anggaran triliunan rupiah untuk BUMN. Apa rakyat hal ini tidak membuat rakyat marah,” tegas Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan meski statusnya sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) tapi tetap saja kebijakan tersebut tidak pantas dilakukan di saat rakyat masih membutuhkan banyak bantuan.
Mestinya berbagai sumber daya finansial negara diarahkan membantu masyarakat yang tengah menderita baik secara kesehatan maupun ekonomi seperti sekarang.
“Sekarang yang mendesak adalah anggaran untuk program bantuan langsung masyarakat yang tengah menjalankan PPKM sejak awal Juli lalu, insentif tenaga kesehatan, penyediaan obat dan vitamin, vaksin, dukungan gas oksigen medis dan lain-lain.
“PMN buat menolong BUMN yang tak terkait langsung dengan pelayanan publik sudah seharusnya ditunda sampai pandemi Covid-19 berakhir. Ini kan tidak mendesak,” ujar wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten ini.
Kalau Pemerintah terpaksa membantu modal BUMN, sebaiknya bantuan itu untuk keperluan peningkatan pelayanan bagi rakyat secara langsung. Misalnya bantuan modal bagi PLN agar dapat mengembangkan jaringan listrik di wilayah Indonesia Bagian Timur.
“Kasihan masyarakat kita di Indonesia Timur yang masih belum merdeka dari kegelapan. Padahal negeri ini sudah merdeka sekian puluh tahun. Program peningkatan rasio elektrifikasi ini penting bagi upaya peningkatan keadilan sosial masyarakat,” kata Mulyanto.
Untuk diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan persetujuan anggaran Rp 72,44 triliun kepada Komisi VI DPR RI untuk menyuntik 12 perusahaan pelat merah.
Kucuran dana tersebut menggunakan mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nantinya akan menjadi bagian dari uang negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.
Ke-12 BUMN yang diajukan mendapatkan PMN termasuk PT KAI Rp 4,1 triliun untuk penugasan dukungan dalam rangka menjalankan proyek kereta cepat, yang dikritik banyak pihak serta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI/Persero) Rp 2 triliun berkaitan dengan restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya.
(fandy)