Presiden Joko Widodo dengan para Ketum Parpol.//Foto: twitter/ gelora.co
JAKARTA. Pewartasatu.com — Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para Ketua Umum partai politik di istana kepresidenan mendapat kritikan dari aktivis oposisi, Muhmmad Said Didu.
Paling tidak ada 4 point kritikan atau sindiran yang dilontarkan mantan Sekertaris Menteri BUMN itu terkait pertemua tersebut.
Pertama, Istana sudah menjadi kantor Parpol. Kedua, Presiden sudah menjadi pimpinan para pemimpin Parpol. Ketika, partai tunggal mulai terwujud. Keempat, Presiden sudah seperti Ketua Politbiro.
Keempat point tersebut yang dicuitkan Said Didu melalui akun media sosial twitter, Selasa malam, diakhiri dengan pertanyaan tajam, akankan NKRI akan seperti China ?
Cuitan Said Didu di akun twitternya ini disertai cuplikan berita dari salah satu media online, yang mengutip Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M. Romahurmuziy alias Romy.
Romy menyebut pertemuan Presiden dengan pata Ketum Parpol selain behalal bihalal, juga juga akan menggagas pasangan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto sebagai duet capres dan cawapres melalui koalisi besar.
Baik Ganjar dan Prabowo dinilai punya kekuatan elektabilitas merujuk hasil sejumlah lembaga survei politik.
Diketahui, Presiden Joko Widodo mengundang para ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka Jakarta Pusat.
Hadir dalam acara di Kantor DPP PAN yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Plt Ketum PPP Mardiono.
Nemum menurut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menyampaikan hasil pertemuan Presiden bersama lima ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Selasa (2/5/2023) malam, pertemuan tersebut tak membahas secara spesifik mengenai koalisi besar.
Pertemuan dengan Presiden banyak membahas tantangan-tantangan perekonomian ke depan.Pertemuan itu membahas capaian-capaian hingga tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan. “Jadi pertama silaturahmi halal bihalal partai-partai pendukung pemerintah.”
“Dan tentu dibahas mengenai capaian-capaian pembangunan dan tantangan-tantangan ke depan. Nah itu yang dibahas dalam pertemuan tadi,” ungkap Airlangga kepada wartawan di Istana Merdeka.
“Kita tidak membahas spesifik mengenai itu, tapi lebih ke pada tantangan-tantangan perekonomian ke depan yang juga sering disampaikan Presiden terkait dengan tantangan middle income trap kita mempunyai pemahaman yang sama, enam partai yang malam ini bertemu dengan bapak Presiden,” katanya.
Airlangga juga menepis terkait pembahasan soal pencalonan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).
“Kita bicara konten. Bicara isi pembangunan. Jadi kalau masalah itu (pencalonan capres dan cawapres) ya masing-masing partai lah,” ujar Airlangga.
Kendati Airlangga mengatakan masalah pencalonan Capres/Cawapres diserahkan ke masing-masing partai dan pembicaraan lebih kepada konten, isi pembangunan, yang menarik adalah tidak diundangnya Surya Palo sebagai Ketua Umum Partai Nasdem.
Partai Nasdem adalah inisiatir pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung tiga Parpol (koalisi perubahan) pada Pilpres tahun depan.
Baik Airlangga maupun Prabowo (Ketum Gerindra) dan yang lainnya menyatakan pertemuan dengan presiden lebih banyak membahas masalah perekonomian dan tantangan bangsa ke depan. Soal pencalonan capres/cawapres tidak dibicarakan secara spesifik.
Said Didu sendiri, sebelumnya juga melontarkan cuitannya terkait pertemuan Presiden dengan lima Ketum Parpol ini.
Cuitan ini membalas pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, yang menulis, bahwa malam ini (Selasa malam-red) Presiden Jokowi dikabarkan akan bertemu para Pimpinan Parpol Koalisi pemerintahan, minus Nasdem.
“Itulah yang beberapa waktu ini saya kritik. Presiden harusnya menjadi wasit netral, tidak ikut cawe-cawe Pilpres 2024,” tulis Denny yang juga mantan Wakil Menkumham era Presiden SBY ini.
Membalas cuitan Denny ini, Said Didu melalui cuitannya membalas, ” Prof @dennyindrayana yth, makin hari makin aneh. Istana skrg sdg bagaikan kantor Politbiro, Presiden sbg Ketua Politbiro,” cuitnya. **