Aktual Featured Politik

Gong Gugatan Banding Kader PD Ditabuh. Menkumham Harus Batalkan SK Yang Dikeluarkan Tentang PD

Hasyim Husein dan Ajrin Duwila ketika menandatangani Kuasa untuk gugatan Banding ke PT TUN Jakarta (Foto: Ist)

 

Jakarta, pewartasatu.com — Upaya mencari keadilan bagi dua orang kader Partai Demokrat setelah gugatannya kepada Menkumham RI di tolak oleh PTUN Jakarta terus bergulir.

Sebagaimana diketahui bahwa gugatan kader PD di Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta ditolak atau NO di PTUN Jakarta.

Menurut Pemerhati Politik Emha Hussein Alphatani, langkah yang ditempuh oleh Hasyim Husein dan Ajrin Duwila sangat tepat dan patut diacungi jempol karena keduanya mengedepankan hukum sebagai panglima dalam mencari keadilan.

“Sebagai warga negara yang baik, kedua kader PD ini tetap mencari keadilan untuk mengembalikan Partai Demokrat ke jalur yang sebenarnya sesuai amanah para pendiri partai, ” ujar Emha.

Pemerhati politik ini mengingatkan bahwa gugatan yang dilakukan kedua kader PD ini bukan kepada PD kubu AHY melainkan kepada Menkumham sehingga tentunya majelis Hakim di PT TUN harus melihat secara objektif kasus tersebut bukan menjadikan atau menilai bahwa gugatan itu sebagai gugatan yang ditujukan kepada PD versi AHY, sehingga menjadikan gugatan itu sebagai perselisihan Partai sehingga harus diselesaikan di Mahkamah Partai.

“Mahkamah Partai (MP) adalah salah satu unsur yang ikut digugat karena fungsi dan peranan MP juga tertuang secara gamblang dalam AD/ART PD 2020 yang keras dugaannya dibuat d luar arena Kongres PD 2020,” Tegasnya.

Kedua kader ini menggugat Menkumham untuk mencabut SK tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat serta mencabut SK tentang Kepengurusan Partai Demokrat periode 2020 – 2025 yang dihasilkan pada Kongres PD 2020 yang menurut pengakuan beberapa sumber sarat dengan rekayasa dan pemutarbalikan fakta.

Contohnya, kata Emha, dalam AD/ART 2020 tertuang bahwa Pendiri Partai Demokrat hanya dua orang yakni SBY dan almarhum Ventje Rumangkang, padahal dalam akta pendirian partai terdapat 99 nama. Di dalam akta pendirian itupun tidak ada nama SBY sebagai salah satu pendiri.

Demikian juga dengan beberapa hal dalam sebuah Partai Politik yang bertentangan atau menabrak UU tentang Partai Politik.

Emha menyebutkan dalam AD/ART 2020 disebutkan bahwa keputusan Mahkamah Partai bersifat Rekomendasi kepada Majelis Tinggi dalam memeriksa suatu perkara.

“Inikan bertentangan dengan UU Parpol yang menyebutkan bahwa keputusan MP bersifat Final dan Mengikat”, jelasnya.

Masih banyak diktum dalam AD/ART PD 2020 yang bertentangan dengan UU Parpol. Hal ini membuat para kader menggugat Menkumham untuk menelisik kembali dan mencabut SK yang sudah dikeluarkan.

Sementara itu, Ajrin Duwila ketika dihubungi terpisah oleh Pewartasatu. com mengatakan sebagai penggugat pihaknya saat ini sudah mengajukan banding.

“Kami akan terus berjuang untuk mengembalikan partai demokrat sebagai partai yg demokratis sebagai mana cita2 para pendiri dan pendahulu”.

Menurutnya, Partai Demokrat saat ini sangat jauh dari nilai-nilai Demoratis.

Dia mencontohkan kasus yang baru terjadi NTT di mana Ketua DPD PD NTT, Jeriko yg telah berjuang membesarkan partai dan meraih dukungan 12 DPC dari 22 DPC tapi kemudian digusur sebagai ketua DPD padahal dari aspek dukungan seharusnya beliau yg terpilih.

Untuk itu Ajrin mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk sama-sama melihat dan mencermati AD/ART Partai dengan cerdas dan tidak emosional serta tidak mengkultuskan seorang AHY secara berlebihan.

Kejadian di NNT bukan tidak mungkin akan menimpa para ketua DPC dan Kader-kader lain di seluruh tanah air.

“Jangan melihat siapa yg berjuang tapi lihatlah apa yang kami perjuangkan”, tegasnya.

AD/ART 2020 tidak pernah dibahas di Kongres. itu faktanya.

Pengakuan beberapa Ketua DPD yang dicopot AHY bahwa AD/ART tidak pernah dibahas dalam Kongres.

Dia mencontohkan pengakuan Ketua DPD Riau, Asri Ausar yang sudah viral videonya bahwa AD/ART tidak pernah dibahas dalam Kongres.

Upaya banding merupakan upaya hukum lanjut dan kami sebagai penggugat sangat optimis bahwa kebenaran akan menang dan Partai Demokrat menjadi rumah besar bagi seluruh kader. (Maulina)

Leave a Comment