Anis Byarwati. (Foto: Ist)
JAKARTA, Pewartasatu.com -Kasus OTT Walikota Bandung yang belum setahun menjabat menambah panjang daftar kasus korupsi pejabat negara, membuat prihatin dan miris, atas maraknya kasus korupsi di Indonesia, ungkap Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati.
“Selain kepercayaan rakyat menurun kepada pejabat publik, maraknya kasus korupsi juga menghambat investasi”, katanya di Komplek Perumahan DPR RI, Jakarta (18/4/2023).
Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebagai yang terendah di era Reformasi, sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. “IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110, padahal sebelumnya berada di peringkat ke-96 secara global, penurunan ini berarti ada masalah yang tidak dibenahi,” ujarnya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyebutkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Dunia, satu satu hambatan utama bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia adalah korupsi. “Padahal Indonesia memerlukan banyak investasi terutama _direct investment_ agar terjadi akselasi dalam perekonomian kita, terutama paska pandemi, investasi di IKN juga kurang laku jika korupsi masih tinggi,” katanya.
Legislator perempuan PKS ini menyebut membaiknya fiskal Indonesia beberapa tahun belakangan lebih didorong oleh kenaikan harga komoditas.
Sehingga menurutnya pemerintah harus mendorong ekonomi ditumbuhkan melalui investasi. “Tentunya Investasi yang dapat memberikan nilai tambah produk, dan menyerap tenaga kerja, sehingga menurunkan angka kemiskinan,” pungkasnya.(**)