Politik

Menggunung, Andi Akmal Minta Pemerintah Segera Tata Ulang Izin Impor Sampah

JAKARTA, Pewartasatu.com– Anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil II Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr H Andi Akmal Pasluddin mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 berkaitan dengan capaian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang mengalami peningkatan cukup.

Data yang diterima politisi senior dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menunjukkan, indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari 66,55 menjadi 70,27, indeks kualitas air dari 52,62 menjadi 53,53, rehabilitasi DAS, dan penurusan emisi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Saya berharap, kata Andi Akmal dalam keterangan pers yang diterima awak media, Jumat (11/6), kenaikan peningkatan capaian pembangunan LH dan kehutanan memang betul-betul karena kinerja, bukan akibat menurunnya aktivitas industri atau pabrik maupun berkurangnya arus transportasi dampak dari pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia.

“Memang perlu pembuktian yang menyeluruh peningkatan capaian pembangunan kualitas lingkungan ini, agar dikemudian hari kita tidak terjebak prestasi semu, sehingga di tahun mendatang ketika pandemi usai, lingkungan dan kehutanan kembali terpuruk kualitasnya,” kata Andi Akmal.

Politisi kelahiran Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) 30 Desember 1974 itu mengingatkan Pemerintah, bersamaan dengan meningkatnya kualitas air dan menurunnya emisi gas, persoalan sampah 2020 menjadi peringatan keras bagi negara betapa seriusnya untuk segera di tangani.

Fraksi PKS DPR RI mencatat jumlah timbulan sampah 2020 mencapai 67,8 juta ton, yang terkelola 35,9 juta ton. Ini artinya masih terdapat sampah yang tidak terkelola 31,9 juta ton.

“Saya meminta Pemerintah harus segera menata ulang perizinan impor sampah. Jangan ada lagi regulasi yang mengeluarkan izin impor sampah dalam beberapa tahun ke depan sampai kita benar-benar yakin negara ini mampu menangani sampah dalam negeri,” ucap Akmal.

Dia mengibaratkan, tahun ini Indonesia sudah dapat dikatakan darurat sampah. Pemerintah mesti segera merumuskan strategi out of the box untuk mengatasi masalah ini.

Strateginya dengan pendekatan teknologi atau pemberdayaan masyarakat mesti dapat dirumuskan sehingga memberi hasil terbaik, tak ada ancaman kerusakan lingkungan akibat sampah.

Catatan dia terkait sampah menunjukkan, setiap tahun lebih dari 30 juta ton sampah tak terkelola. Artinya lebih dari 150 juta ton timbulan sampah tidak terkelola dalam kurun 5 tahun dan hal itu akan menciptakan bencana lingkungan bagi air, udara, tanah serta bencana sosial dan ekonomi.

“Saya berharap, pemerintah sangat serius mengendalikan sampah yang terus berdatangan setiap hari dari berbagai aktivitas manusia. Saya sangat mendukung KLHK untuk melakukan apapun kegiatan yang berguna dalam mengendalikan sampah baik secara teknis, Cara, SDM hingga teknologi,” demikian Andi Akmal Pasluddin. (fandy)

Related posts

Soal UU Ciptaker, Tak Lazim dan Cacat Prosedur, PKS: Jokowi Harus Buat Perppu

akhir Rasyid Tanjung

Kunker ke PLTGU Cilegon, Wakil Rakyat Temukan Sering Terkendala Pasokan Gas

akhir Rasyid Tanjung

Ke Ankara Bersama Rombongan, Bamsoet Sampaikan Duka Akibat Gempa Landa Turki

akhir Rasyid Tanjung

Leave a Comment