JAKARTA, Pewartasatu.com– Anggota Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr H Mulyanto meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan secara seksama penerapan tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJP-SDA) terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Sebab, ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Pembangunan dan Industri itu kepada Pewartasatu.com, Minggu (19/9), dengan pengenaan tarif itu harga Biaya Pokok Pembangkit (BPP) listrik dari sumber air menjadi mahal. Kalau tarif listrik PLTA mahal, yang mendapat beban masyarakyat dan subsidi negara untuk listrik akan meningkat.
“Jadi antara tarif BJP-SDA dengan subsidi listrik sebenarnya hanyalah soal “kantong kiri dan kantong kanan”. Namun demikian, kita tetap mendesak, agar opsi kebijakan yang akan diambil Pemerintah haruslah yang lebih memihak kepada masyarakat banyak,” kata Mulyanto saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PLTA Saguling, Padalarang, Bandung, perterangan pekan ini.
Ditambahkan, ketimbang melaksanakan penarikan tarif BJP-SDA, lebih baik Pemerintah mewajibkan PLTA Saguling untuk merawat waduk dan area tangkapan air di sekitarnya untuk menjaga debit dan kualitas air agar tetap baik. Kegiatan itu bisa melalui program reboisasi, pengambilan eceng gondok, pengerukan sedimen, dan kegiatan perawatan waduk lainnya.
Kebijakan ini malah akan lebih produktif.
“Kegiatan itu bukan saja sangat penting dalam menjaga lingkungan waduk, tetapi juga akan mendorong peningkatan ekonomi rakyat di sekitar waduk Saguling,” jelas wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut.
Mulyanto juga mendesak Pemerintah untuk memanfaatkan area waduk Saguling ini untuk pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Soalnya, waduk Saguling ini memiliki area yang luas dan cocok untuk pembangunan PLTS. Grid jaringan transmisi 500 KV Jawa-Bali sudah tersedia, sehingga lebih mudah interkoneksinya.
Sebagai informasi, dari perhitungan pihak PT Indonesia Power, BPP PLTA Saguling sekarang ini Rp 260,- per kWh. Bila dikenakan tarif BJP-SDA, diperkirakan BPP-nya akan melonjak menjadi Rp. 645,- per kWh. Ini berarti lebih tinggi dari BPP PLTU Suralaya.
“Ini kan tidak masuk akal, pembangkit listrik dengan sumber air yang berlimpah lebih mahal dari pembangkit listrik dari bahan bakar fosil,” tandas Mulyanto.
PLTA Saguling dibangun 1985 dengan kapasitas daya terpasang 700 MW. Dikelola oleh anak perusahaan PLN, Indonesia Power. Dibangun di atas sungai Citarum secara kaskading (bertangga) dengan PLTA Cirata dan PLTA Jatiluhur. Faktor kapasitas PLTA Saguling hanya sekitar 40 persen. Tertinggi pada tahun 2016 dengan faktor kapasitas 60 persen.
(fandy)