Serah terima jabatan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua, dari pimpinan sebelumnya Iwanggin Sabar Olif kepada pejabat baru Yohanes Babtis Jaka Rusmanta di Jayapura.//Foto: papua.go.id
JAYAPURA. Pewartsatu.com – Staf ahli Gubernur Papua Elsye Penina Rumbekwan mendorong Perwakilan Ombudsman di wilayahnya agar terus membangun sinergi yang berkelanjutan dengan pemerintahan setempat.
Lebih khusus dalam hal pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Elsye Rumbekwan pada serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua, dari pimpinan sebelumnya Iwanggin Sabar Olif kepada pejabat baru Yohanes Babtis Jaka Rusmanta yang disaksikan langsung Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, Kamis (15/12), di Jayapura.
Sementara mengomentari proses serah terima jabatan, Elsye katakan dalam manajemen organisasi, perputaran personil atau mutasi pejabat merupakan hal yang wajib dilakukan agar organisasi tersebut sehat.
Dilain pihak, dengan diadakannya sertijab itu Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama.
“Semoga apa yang sudah dilakukan para pendahulu dapat dipertahankan dan terus menjalin komunikasi dan koordinasi kepada semua pihak dengan baik kepada pejabat yang baru,” harap ia.
Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Yohanes Babtis Jaka Rusmanta menyampaikan, pihaknya sap melakukan konsolidasi memastikan tim tetap solid dalam mengawasi pelayanan publik oleh penyelenggaran negara.
“Juga melakukan komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh adat, menurut saya di Papua masyarakat masih percaya dengan tokoh agama. Sehingga ada keberanian dari masyarakat untuk datang melapor ketika hak hak mereka dilanggar atau ketika mereka tidak dilayani dengan baik,” terangnya kepada wartawan.
Ia juga menyatakan Ombudsman siap membantu masyarakat untuk menyediakan pelayanan yang sesuai dengan aturan dan komitmen pelayanan. Karena setiap kantor punya komitmen pelayanan yang mereka sudah buat.
“Kami juga akan melaksanakan program dari pusat untuk survei opini kepatuhan, kita akan menilai pemda pemda entah kabupaten/kota provinsi maupun kepolisian dalam rangka pelayanan mereka kepada masyarakat. ”
“Bagaimana mereka menyediakan fasilitas pelayanan yang bisa diakses masyarakat dengan mudah,” tandasnya. **