Oleh : Muhammad Said Didu
SETELAH melakukan kunjungan lapangan ke Morowali (Sulawesi Tengah) selama 3 (tiga) hari :
(1) “Berhasil” masuk ke dalam 2 (dua) lokasi kawasan industri Nikel terbesar di Morowali,
(2) bertemu dg berbagai lapisan masyarakat,
(3) melihat perkembangan kota,
(4) melihat perkembangan ekonomi masyarakat, maka saya simpulkan sbb:
a). Morowali merupakan tempat terjadinya “legalisasi” penyerahan asset negara oleh Joko Widodo, perampokan asset negara, penggusuran rakyat, dan pemiskinan masyarakat.
b). Bahwa, setelah sekitar 10 tahun “penyerahan” nikel oleh Joko Widodo ke perusahaan China – terjadi proses pemiskinan rakyat Morowali (saya kunjungi lokasi tersebut 2015 lalu)
c). Semua wilayah tambang di Morowali sudah dimiliki oleh berbagai perusahaan Asing dan Dalam Negeri yang backingnya adalah penguasa dan orang besar dari Jakarta.
d). hampir semua pantai yang panjangnya lebih 100 Km sudah dikuasai oleh perusahaan Asing (90 % dari China) untuk dijadikan kawasan indutri pengolahan nikel (hilirisasi)
e). Dampak hilirisasi nikel terhadap masyarakat dan wilayah Morowali hampir dikatakan sangat minim. Dari laporan bahwa terjadi ekspor nikel ratusan trilyun dari Morowali – sepertinya tdk ada yg tersisa utk Morowali dan masyarakat.
Terlihat dari kemiskinan rakyat, kota yang sepi, jalan-jalan rusak – bahkan “mall” terbesar hanyalah Indomart dan Alfamart.
f). Dengan fasilitas bebas pajak, kawasan berikat, pelabuhan khusus, semua peralatan dan mesin, serta tenaga kerja dari China – maka BENAR bahwa Indonesia hampir tidak dapat apa-apa dari industri nikel yang dibangun di Morowali dan yang dibungkus dengan program hilirisasi.
h). Modus perampokan asset negara dan penggusuran rakyat di Morowali hampir sama dengan yang terjadi di berbagai daerah yang melibatkan kepala desa, BPN, Pemda, dan Aparat.
Penyerobotan hutan lindung, penimbunan laut, peggusuran lahan milik rakyat terjadi marak di Morowali.
i). Lapangan kerja yang hilang berupa petani, nelayan dan rumput laut. Penghasilan rumput laut per hektar sekitar Rp25 juta per bulan.
Kesimpulan
1) Penyerahan tambang oleh Joko Widodo ke Asing (China) sudah jelas merugikan negara dan memiskinkan rakyat.
2) Berharap agar Presiden Prabowo membuat satgas penertiban tambang dan menjadikan Morowali sebagai kasus prioritas untuk diselesaikan.
3) Dengan minimnya pendapatan negara (hampir tdk ada) maka program hilirisasi hendaknya ditata ulang. (**)