Opini Ragam

PLN dan Batubara

_Perusahaan swasta lupa diri karena harga batubara global mengalami peningkatan. Dulu mereka kesulitan jual batubara dan mengemis ke PLN. Sekarang karena harga Batubara global naik, mereka enggan menjual ke PLN. Padahal oligarki batubaralah yang paling dintungkan oleh program pemerintah di bidang ketenagalistrikan selama lebih dari satu dekade terakhir._

SEJAK megaproyek 35 ribu megawatt yang sebagian besar dibiayai dengan belanja PLN, sejak saat itu PLN menjadi sangat bergantung pada batubara. Karena sebagian besar pembangkit di tanah air adalah pembangkit batubara. Lebih daru 70 persen dari kapasitas pembangkit yang ada.

Memang megaproyek 35 ribu megawatt itu adalah sebuah skenario besar untuk membuat PLN bergantung pada batubara. Juga menyedot belanja PLN bagi pembangunan pembangkit batubara. Proyek ini membuat oligarki pesta pora, bangun pembangkit sebanyak banyaknya terutama di Jawa Bali dan tidak peduli bahwa faktanya terjadi over supply listrik secara nasional.

Pembangunan pembangkit ugal ugalan selain membuat over supply juga membuat impor peralatan listrik merupakan salah satu impor terbesar dalam struktur impor barang Indonesia. Pembangkit pembangkit yang dibangun sebagian besar menggunakan kompenen impor. Peraturan TKDN kurang diindahkan semasa itu.

Sekarang PLN harus membeli semua listrik yang dihasilkan oleh pembangkit batubara. Sebagian adalah pembangkit milik perusahaan swasta. Perusahaan swasta tersebut selain memiliki pembangkit batubara mereka juga punya tambang batubara sekaligus.

Mereka menjual batubara ke Pembangkit sendiri dan menjadi pemasok batubara paling besar ke Pembangkit pembangkit PLN. Tampak sekali bahwa PLN cuma sebagai lahan garapan oligarki untuk mendapatkan proyek ketenagalistrikan dan sekaligus menjual listrik kepada PLN.

Dulu pembangkit batubara sangat menikmati menjual batubara dan listrik. Namun karena harga batubara di global mengalami peningkatan mereka melihat opportuniti lain yakni ekspor batubara dan tidak lagi menjadi pemasok bagi PLN.

Kalau menjual ke pasar global para oligarki batubara bisa mendapatkan harga yang sangat bagus berkisar antara 300 – 400 dolar per ton saat ini. Namun kalau menjual ke PLN mereka mengacu pada peraturan tentang Domestik Market Obligation (DMO) dan harga yang ditetapkan pemerintah sekitar 60-70 dolar per ton.

Tentu saja PLN terancam kekurangan pasokan batubara. Jika peraturan DMO benar benar dihapuskan oleh menteri ESDM (tampaknya akan dihapus dalam waktu dekat) maka PLN sudah pasti berada dalam ancaman kekurangan pasokan yang serius dan ancaman kebangkrutan karena harus membeli batubara dengan harga mahal.

Jalan keluar bagi PLN sekarang tinggal satu, jika benar benar DMO dihapuskan yakni mengoptimalkan pembangkit miliknya sendiri dan melakukan renegosiasi untuk menghentikan pembelian listrik dari pembangkit batubara dengan alasan tidak ramah lingkungan dan komitmen pemerintah untuk menekan emisi menuju pertemuan G20 di Bali mendatang.

Dengan demikian perusahan swasta pemilik pembangkit dan juga pemilik tambang batubara mulai sekarang dapat membangun jaringan listrik sendiri dalam rangka menjual listrik mereka ke masyarakat atau untuk keperluan sendiri.

Ke depan sebenarnya nasib batubara-pun di ujung tanduk. Karena sekarang ini bank dan lembaga pembiayaan internasional sudah dilarang untuk membiayai tambang batubara dan pembangkit batubara. Tinggal bank bank di dalam negeri yang masih mengandalkan pasar kredit mereka ke sektor tambang batubara dan pembangkit batubara.

Selain itu rezin pajak karbon iklim akan memberi tekanan yang besar sekali di masa mendatang kepada Indonesia. Batubara juga berhadapan dengan isue deforestasi yang menjadi tema kunci dalam COP26. Mulailah PLNĀ  berbenah, jadikan Pertamina sebagai kawan.

Oleh : Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi dan Peneliti AEPI

Leave a Comment