Featured Politik

Politisi PKS: Perlu Kebijakan Khusus Agar Pasokan Okisgen Untuk RS Jadi Prioritas

JAKARTA, Pewartasatu.com– Anggota Komisi VII DPR RI Dr H Mulyanto meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui PT Pertamina (Persero) memperhatikan pasokan oksigen ke Rumah Sakit (RS) dan ketersediaan pasokan harus sesuai kebutuhan.

Bila perlu ada kebijakan khusus agar pasokan oksigen untuk RS dapat prioritas utama agar peristiwa meninggalnya 36 pasien Covid-19 beberapa hari lalu di RS tidak terulang.

 

Meningginya kasus Covid-19 gelombang kedua, banyak RS kekurangan tabung dan isi gas oksigen. Akibatnya, muncul banyak kasus fatal pada pasien Covid-19 yang membutuhkan oksigen.

 

“Kami dari Farksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Pertamina melalui anak cabang maupun cucu perusahaan yang berkompeten dalam niaga gas membantu kelangkaan gas oksigen tersebut,” jelas Mulyanto kepada awak media di Jakarta awal pekan ini.

Dalam kondisi seperti sekarang layaknya Pertamina pro aktif dan sigap membantu masyarakat yang menderita karena kekurangan pasokan gas oksigen. Ini penting agar masyarakat jangan hanya disuguhkan berita-berita negatif tentang Pertamina tetapi juga dapat melihat kepedulian BUMN itu di tengah penderitaan rakyat saat ini.

 

Sekarang yang beredar serta viral berita dimanjanya pejabat Pertamina dengan berbagai fasilitas super mewah. Misalnya berita tentang limit kartu kredit supergrup di Pertamina yang mencapai Rp 420 milyar.
Sebelumnya juga heboh, limit kartu kredit Komisaris Utama Pertamina Rp 30 milyar sedangkan fasilitas yang begitu wah, tak dibarengi dengan kinerja PT Pertamina dan malah dianggap buruk.

Misalnya, papar wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten itu, maraknya kasus kebakaran kilang migas.

Dalam waktu yang relatif dekat terjadi dua kebakaran kilang yakni di Balongan, Jawa Barat 29 Maret, disusul di Cilacap (Jawa Tengah) 1 Juni 2021.

“Kebakaran kilang dengan jarak sekitar tiga bulan ini mencerminkan PT Pertamina tidak mengambil pelajaran dari kasus-kasus kebakaran yang ada dan terkesan menganggap remeh masalah tersebut,” papar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan tersebut.

Mulyanto juga menyoroti laba Pertamina yang kian merosot. Tahun lalu laba PT Pertamina turun dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal pada saat harga minyak dunia anjlok, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri tidak diturunkan Pemerintahan Jokowi.

Mulyanto juga menyayangkan Pertamina dicoret dari list tujuan investasi potensial dari lembaga pemeringkat investasi di New York.

PT Pertamina kini berada di dalam dalam daftar pantauan untuk dihapus dari indeks JPMorgan ESG EMBI.

Indeks tersebut dibuat perusahaan jasa keuangan dan bank investasi multinasional untuk perusahaan global terkait investasi yang bertanggungjawab secara sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik (good governance).

 

Penurunan skor Pertamina antara lain karena kebakaran kilang di Jawa Barat yang memaksa evakuasi hampir 1.000 orang. Selain juga terkait soal penyelesaian tumpahan minyak.

Dan, terakhir terkait dengan kinerja impor serta defisit transaksi berjalan sektor migas, yang mau atau tidak terkait dengan kinerja PT Pertamina.

 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan, sejak 2021 terjadi lonjakan impor dan melebarnya defisit transaksi berjalan sektor migas.

Mei 2021 lonjakan impor migas menjadi 2.06 milyar dolar Amerika Serikat (AS). Bila dibandingkan dengan bulan yang sama 2020 (y-on-y) meningkat 212 persen.

 

Defisit transaksi berjalan untuk sektor migas di bulan Mei 2021 sebesar USD 1.12 milyar. Atau meningkat sebesar 1020 persen (y-on-y). Ini angka yang fantastis. Meroket lebih dari sepuluh kali lipat.

 

“Ini artinya diperkirakan kembali terjadi peningkatan defisit transaksi berjalan sektor migas 2021. Padahal Dirut Pertamina sebelumnya begitu optimis 2030 Indonesia berhenti impor migas,” demikian Dr H Mulyanto. (fandy)

 

Related posts

Untuk Jawab Keraguan Soal 6 Laskar FPI Ditembak, Jazuli: Bentuk Tim Independen Pencari Fakta

akhir Rasyid Tanjung

Peringatan HPN 2021, Nevi Kerjasama Dengan Jurnalis di Daerah Lawan Gelombang Hoaks

akhir Rasyid Tanjung

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sebut Abu Batu Bara Masuk Katagori Limbah Beracun

Leave a Comment