Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Keamanan Prabowo Subianto saat memberi keterangan pers usai menyerahkan bansos di Pasar Bangkal, Sumenep, Jatim/Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)
JAKARTA. Pewartasatu.com — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng.
“Kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain ini bisa mengerti,” ujar Presiden dalam keterangan pers, di Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu 20 April 2022.
Permintaan Presiden agar aparat hukum mengusut tuntas para mafia migor (minyak goreng-red) sejalan dengan harapan masyarakat. Antara lain dapat disimak melalui media social twitter Rabu 20 April 2022.
“Semoga ada kelanjutannya tidak gabya di satu orang ini,” cuit akun @NagaEmas123
“Biasanya bawahan bekerja dan memutuskan sesuatu berdasarkan arahan atasannya jadi harusnya Mendag nya harus diperiksa,” cuit akun lainnya @cherrylad.
Ada juga warganet yang meniai, pengungkapan tersangka pejabat tinggi Kemendag, yaitu Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana oleh pihak Kejaksaan seakan jadi ironi.
“Mmengingat sebelumnya Mendag beserta para pajabatnya jadi instansi pemerintah yg paling vokal menyuarakan keberadaan mafia minyak goreng,” cuit akun @triwul82.
Saat berada di di Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Presiden menungkapkan, kendati pemerintah telah menyalurkan BLT Minyak Goreng, saat ini minyak goreng masih menjadi masalah di tengah masyarakat.
Presiden pun berharap agar harga minyak goreng dapat kembali mendekati harga normal.
“Kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi memang harganya tinggi, karena apa? Harga di luar, harga internasional itu tinggi banget sehingga kecenderungan produsen itu penginnya ekspor karena memang harganya tinggi di luar,” ujarnya.
Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini, antara lain melalui beragam kebijakan seperti penetapan harga eceran tertingi (HET) untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen. Namun, Presiden melihat kebijakan tersebut belum berjalan dengan efektif dalam beberapa pekan ini.
“Di pasar, saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Artinya, memang ada permainan,” tegas Presiden. (bri)