JAKARTA, Pewartasatu.com – Proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung membuat Indonesia terjebak pada dilema, melanjutkan proyek dengan risiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan risiko proyek mangkrak, namun tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan.
Terkait hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan menolak penggunaan dana APBN untuk membiayai cost overrun atau beban pembengkakan biaya dari proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat tersebut.
“Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya,” kata Amin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (04/8/2022).
Amin mengatakan, bahwa untuk menghentikannya juga sulit selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar, pengerjaan proyek ini sudah melebihi 80 persen.
“Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China, sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan,” tukasnya.
Menurut Amin, peringatannya itu didasarkan pada sejumlah kejanggalan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sejak proposal proyek disampaikan China medio Agustus 2015 silam.
“China ketika itu menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah,” ujarnya.
Lebih jauh ia juga mengungkapkan kejanggalan lain dari sisi bisnis, bahwa operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini sulit untuk balik modal karena dengan menghitung besarnya biaya pembangunan yang membengkak menjadi 7,9 miliar dolar AS dari semula hanya 5,13 miliar dolar AS, secara hitungan bisnis sangat sukar untuk bisa kembali modal.
“Situasi ini mirip dengan apa yang dialami sejumlah negara yang menggunakan pendanaan dari China untuk pembangunan infrastruktur seperti Srilanka dan Pakistan,” tukasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pemerintah optimistis Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa beroperasi pada 2023.
“Kami yakin kereta cepat segera bisa beroperasi, mudah-mudahan di tahun depan,” ujarnya dalam media briefing yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (26/7).
Ia menegaskan pihaknya bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi saat ini terus melakukan pengawasan secara ketat dalam proyek KCJB.
“Sebab proyek KCJB menjadi salah satu tujuan dari kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat KTT G20 di Indonesia pada November 2022,” pungkasnya.(**)