Politik

Sambut Baik Putusan Pemerintah, Mulyanto: Stimulus Listrik Diperpanjang

JAKARTA, Pewartasatu.com– Anggota Komisi VII DPR RI membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan&Teknologi (Iptek) serta Lingkungan Hidup (LH), Dr H Mulyanto menyambut baik keputusan Pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian stimulus (keringan) tarif listrik hingga Juni 2021.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan itu, keputusan Pemerintah sangat tepat karena wabah pandemi virus Corona (Covid-19) belum berakhir dan kondisi sosial ekonomi masyarakat belum pulih.

Karena itu, wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten ini meminta program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan agar stimulus listrik ini dapat diberikan dengan tepat sasaran. Untuk itu, politisi senior ini meminta Pemerintah mengawasi pelaksanaan program ini agar tidak ada penyimpangan.

“Sebelumnya PKS mendesak Pemerintah memperpanjang stimulus listrik yang berakhir akhir Maret 2021. Karena itu, menjelang akhir Juni kita perlu evaluasi kembali status pandemi Covid-19 dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Kalau belum pulih dan ekonomi masyarakat masih terpuruk, akan sangat menolong bila stimulus listrik masyarakat kecil dan UMKM diteruskan hingga akhir 2021,” ujar Mulyanto.

Seperti diketahui Pemerintah memutuskan tetap memberikan stimulus sektor ketenagalistrikan kepada masyarakat dan pelaku usaha akibat pandemi Covid-19. Stimulus diberikan berupa diskon tarif listrik dan pelaksanaan pembebasan biaya beban abodemen serta pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum diperpanjang pada periode triwulan II 2021.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengungkapkan bahwa Pemerintah terus berkomitmen memberikan stimulus untuk meringankan beban masyarakat tidak mampu dan rentan, serta kelompok industri dan komersial dalam menghadapi pandemi Covid-19. Rida mengaku PLN telah siap dengan mekanisme pelaksanaan kebijakan ini. (fandy)

Related posts

Legislator IV Jawa Timur Minta Perkuat Pasal Pengawasan Dalam Rancangan Revisi UU BUMN

akhir Rasyid Tanjung

Pasca Kebakaran Balongan, PKS: Pertamina Perlu Kerahkan Pasokan Dari Sumber Lain

IKM “BARALEK GADANG” BERSAMA WALIKOTA CIMAHI

ahmad

Leave a Comment