Jakarta, PEWARTASATU.COM – Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno dipercaya menjadi salah satu sosok Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, menggantikan Edhy Prabowo yang mengundurkan diri pasca ditetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan menerima suap izin ekspor benih “‘baby lobster’ oleh komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sosok Sandiaga Uno merupakan orang sudah terlanjur amat sangat kaya, hingga bahkan disebut sebagai orang yang lebih kaya dari bajak laut.
Sehingga, dinilai Sandiga Uno tak mungkin korupsi jika dipercaya jabat sebagai Menteri KKP RI, karena sudah jadi orang terlanjur kaya.
Membahas soal Politikus Partai Gerindra tersebut, dijelaskan olehDirektur Eksekutif Indobarometer M Qodari.
Tugas Menteri KKP sementara ditangani oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Qodari kemudian menyebut nama Fadli Zon dan Sandiaga Uno dapat mengisi jabatan tersebut, meski diprediksi pilihan lebih condong ke Sandiaga.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA) Fadhli Harahab, menilai peluang Sandiaga cukup terbuka lebar. Pasalnya, saat ini pria yang akrab disapa Sandi itu dianggap figur sentral di Gerindra selain Ketua Umum, Prabowo Subianto.”Beliaupun kita ketahui sangat loyal terhadap Gerindra dan Prabowo, bukan tidak mungkin peluang itu ada,” kata Fadhli.
Menurutnya, mantan pasangan Prabowo di Pilpres 2019 itu, memiliki banyak pengalaman di politik dan organisasi lainnya. Bahkan pernah menjabat di birokrasi pemerintahan daerah, menjadi Wagub DKI Jakarta.
“Dia cukup banyak pengalaman, aku pikir hampir semua lini pernah dirasakannya. Pemerintahan pernah, pengusaha apalagi, organisasi sosial kemasyarakatan dll, aku pikir peluangnya terbuka,” ujarnya.Namun demikian kata Fadhli, peluang menggantikan Edy juga terbuka bagi kader Partai Gerindra lainnya. Banyak kader yang pantas menduduki kursi Menteri KKP. Seperti, Sufmi Dasco, Ahmad Muzani, Sodik Mujahid, Desmond, atau Fadli Zon.
“Peluangnya sama, tinggal bagaimana Gerindra mengatur siapa yang paling cocok untuk diserahkan kepada Presiden, karena tetap saja keputusan ada di Presiden,” tuturnya. (Maulina)