Ekonomi

Soal Bantuan Dana Iklim USD 20 M, Ini Yang Harus Dilakukan Jokowi Dalam 6 Bulan

Jakarta, Pewartasatu.com – Pada pertemuan negara-negara G20 di Bali beberapa waktu lalu, Indonesia mendapatkan dana sebesar USD 20 miliar. Namun demikian ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam 6 bulan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah Indonesia. Langkah-langkah ini merupakan agenda bagi indonesia untuk suntik mati semua bandit batubara.

“Yang pertama adalah mengembangkan peta jalan untuk kemampuan manufaktur terbarukan domestik yang membahas persyaratan konten lokal,” ujar Pengamat Ekonomi, Salamuddin Daeng dalam keterangannya yang diterima Pewartasatu.com di Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Yang kedua, kata dia, adalah mengembangkan proses tinjauan dua tahunan untuk menilai kepatuhan terhadap target utama yang termasuk dalam pernyataan bersama dan komitmen untuk membatasi kapasitas batubara tambahan dalam kasus di mana alternatif yang tepat waktu, nol-emisi, terjangkau dan andal tersedia.

Selain itu, perlu juga dikembangkan Rencana Investasi dan Kebijakan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk mengidentifikasi persyaratan dan peluang investasi guna mewujudkan transisi energi yang adil.

“Ini harus dipimpin oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan administratif dan teknis yang diberikan oleh Sekretariat dan dengan kerjasama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Rencana Investasi dan Kebijakan juga akan memberikan garis besar reformasi kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan regulasi di pasar energi dan keuangan yang menghambat investasi swasta untuk transisi energi yang adil,” papar Salamuddin

Menurut dia, pengembangan program kerja penuh untuk kemitraan ini berdasarkan Rencana Investasi dan Kebijakan JETP, dengan program kerja yang disusun dalam proses inklusif _dengan partisipasi dari aktor non-pemerintah termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil_ yang menangani masalah sosial dan dampak ekonomi dari transisi energi Indonesia yang adil.

“Perlu juga mengembangkan peta jalan untuk tahun 2030 di sektor ketenagalistrikan sejalan dengan target nol bersih untuk mendukung jalur yang jelas menuju pembangunan hijau,” ujar Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ini.

Hal lain yang juga perlu dilakukan, kata Salamuddin, adalah mengidentifikasi rencana untuk mempercepat pensiun dini atau menghindari pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara on dan off-grid, baik sebelum dan sesudah tahun 2030 dengan cara yang secara substansial mengurangi emisi sambil mempertahankan listrik yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Selanjutnya mengidentifikasi instrumen dan kebijakan pembiayaan potensial yang akan bertindak untuk meningkatkan keberlanjutan keuangan jangka panjang Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan anak perusahaan terkait. Serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan sumber daya keuangan lebih lanjut, termasuk dukungan dari lembaga domestik.

“Saya lihat di dalam kesepakatan bersama ini ada beberapa kata kunci yakni peta jalan yang jelas, local kontent, pembiayaan atau dukungan bank untuk batubara nol, tidak menghambat investasi, libatkan masyarakat, harga listrik terjangkau oleh masyarakat, perbaiki keuangan PLN serta dukungan bank untuk EBT. Rasanya semua ini sudah pernah saya sampaikan dari dulu. Untuk Presiden Jokowi perlu diingat bahwa ini semua harus pasti rencananya untuk 6 bulan ke depan,” pungkasnya.(**)

Leave a Comment