Anies Baswedan sowan ke kediaman ibunda Muhaimin Iskandar, Nyai Muhassonah Hasbullah/Foto:Viva
JAKARTA. Pewartasatu.com — Dinamika politik yang “tak terduga” terjadi pada Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.
Dinamika tersebut adalah fakta, bahwa NasDem dan PKB (Partai Kebangkita Bangsa) telah sepakat kerja sama di Pilpres 2024. Kedua partai sepakat mengusung Anies dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Informasi ini diperoleh dari Sekjen Partai Demokrat (PD), Teuku Riefky Harsya, Kamis (31/8).
“Kemarin 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar,” ucap Riefky dalam keterangan resminya.
Sudirman Said adalah anggota tim 8 Anies. Menurut Riefky, keputusan Anies ini sepihak dan atas inisiatif Ketua Parta NasDem Surya Paloh.Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu atau fait accompli
Terkait keputusan ini, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.
Dalam penjelasan tertulisnya Kamis (31/8) Riefky juga menyinggung latar belakang kerja sama Nasdem dengan Partai Demokrat.
Dikatakan, saat sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Demokrat, Anies Baswedan tiba-tiba menghubungi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hary Murt (AHY) dan meminangnya. Itu terjadi pada 12 Juni 2023.
“Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY” demikian perkataan Anies menurut Riefky.
Anies menurutnya juga telah menyampaikan nama AHY kepada para ketua umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Menurut capres Anies, ketiga pimpinan [arpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan,” kata dia.
Riefky mengatakan Demokrat dan Tim 8 belakangan juga sepakat agar Anies segera mendeklarasikan pendampingnya lantaran menurutnya ada desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian KPP.
Selain itu, juga makin merosotnya elektabilitas Anies dibandingkan dua kandidat capres lainnya.
Terkait dengan waktu deklarasi ini menurut Riefky juga telah dikomunikasikan kepada Surya Paloh pada 24 Agustus lalu. Kemudian komunikasi berlanjut kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada 25 Agustus, dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada Sabtu 26 Agustus.
“Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023,” lanjutnya.
Riefky mengatakan segala kekhawatiran Demokrat itu kemudian berujung pada sesuatu hal yang sulit dipercaya. Ia mengatakan di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental
dan mengejutkan.
Pada 29 Agustus malam di Nasdem Tower, Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
“Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu,” imbuhnya.
Selanjutnya pada 30 Agustus, Anies dalam urusan yang sangat penting tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.
Riefky juga menyatakan partainya merasa dikhianati usai Anies Baswedan secara mendadak meminang Cak Imin. Ia merasa partainya dipaksa untuk menyepakati keputusan sepihak itu.
“Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengkonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu atau fait accompli,” demikian Riefky.**