JAKARTA, Pewartasatu.com – Tiga terdakwa yang juga karyawan PT Meratus Line mengaku mengalami penyekapan yang dilakukan oleh perusahaan milik Charles Manaro dalam sidang perkara dugaan penggelapan bahan bakar minyak (BBM) yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (13/2) malam. Penyekapan tersebut juga melibatkan sejumlah oknum polisi dan TNI untuk mengintimidasi para karyawa.
Seperti yang disampaikan saksi Edia Nanang Setiawan Bunker Officer PT Meratus Line. Edia mengaku pernah disekap oleh perusahaan di dalam kantor selama kurang lebih 18 jam. “Saya mulai jam 8 di kantor jam 2 malam dilepas, dikumpulkan di ruangan yang sama kemudian dipisah (dengan karyawan lainnya), pulangnya berbeda,” kata dia.
Menurut dia, saat penyekapan tersebut dirinya ditekan dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan. “Disuruh tandatangan surat pernyataan yang intinya membolehkan manajemen untuk mengakses HP. Dan selama 4 jam tidak dibolehkan bicara,” tukasnya.
Edia juga mengaku mendapat tindakan intimidasi lain yang melibatkan oknum polisi dan TNI. Hal itu terjadi ketika ia hendak kencing terus dibuntuti oleh oknum tersebut. “Saya disuruh mengaku saja,” ucapnya.
Lebih jauh ia juga mengungkapkan, bahwa tindakan penyekapan tersebut melibatkan Direktur Utama Meratus Line, Slamet Raharjo dan Auditor Internal, Fenny Karyadi. Bahkan, uang miliknya sebesar Rp 1 miliar berikut sertifikat hak milik diminta oleh Dirut Slamet.
“Ada pak Slamet (Dirut) dan bu Fenny (Auditor Internal) pada saat penyekapan itu. Slamet raharjo yang meminta uang dan SHM saya,” pungkasnya.
Tidak hanya Adia, saksi II Anggoro, Bunker Officer PT Meratus Line juga mengaku disekap selama 18 jam oleh kantornya. Nama Dirut Slamet dan Auditor Internal Fenny Karyadi juga kembali muncul dalam proses penyekapan itu.
“Disekap dari jam 8 pagi sampai jam 2 dini hari. Ada pak Slamet, bu Fenny dan oknum TNI saat itu. Karena merasa memberikan keterangan secara tidak stabil, satu minggu kemudian saya mengajukan pencabutan pernyataan yang tertuang saat itu. Karena sebagian besar pernyataan itu tidak benar,” paparnya.
Hal yang sama juga diungkapkan, saksi Nur Habib. Ia mengaku disekap di kantor PT Meratus Line sejak pukul 8 pagi hingga 2 dini hari dan ditekan oleh Dirut Slamet Raharjo untuk mengakui dan dijanjikan tidak akan diproses secara hukum.
“Disekap dari jam 8 pagi sampai dini hari. Juga disuruh buat surat pernyataan tapi lupa isinya. Disuruh menulis dan beberapa didikte (Dirut Slamet, Auditor Feni, dan oknum TNI?) Ada, HP saya ditahan dari siang sampai pulang,” pungkasnya.
Sebelumnya upaya penyekapan ini juga pernah diungkapkan oleh terdakwa Edy Setyawan dalam sidang di PN Subaaya yang bahkan mengaku sempat disekap selama 5 hari dan disita sejumlah SHM nya oleh Dirut Slamet. Kasus ini membuat istri Edy sempat melaporkan Dirut Meratus, Slamet ke polisi.
Akibatnya Dirut Slamet pun ditetapkan sebagai tersangka dan terungkap dalam surat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan nomor B/622/SP2HP.4/VIII/RES.1.24/2022/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hanya sampai sekarang tidak jelas ujung kasus tersebut.
Pengakuan adanya aksi penyekapan banyak karyawannya sendiri juga terungkap bahwa hal itu dilakukan untuk memaksa mereka mencokot direksi PT Bahana Line terlibat, walaupun tidak ada bukti sama sekali. Ternyata terungkap juga PT Meratus punya utang Rp 50 miliar yang dikemplang tidak mau bayar dengan alasan ada fraud atau penyimpangan.
Sebelumnya, Direktur Operasional PT Bahana Line Ratno Tuhuteru, enggan membayar dengan menyebutkan direksi PT Bahana Line terlibat dilakukan telah membuat geram direksi PT Bahana Line. Pada sidang sebelumnya Ratno Tuhuteru bahkan mengancam akan memperkarakan Slamet Rahardjo dan Fenny Karyadi.
“Kami geram sekali dengan cara Dirut Meratus Slamet Rahardjo dan Fenny Karyadi yang memaksa mengkaitkan kami terlibat, padahal tidak ada bukti sama sekali. Kami sedang mempertimbangkan untuk melaporkan secara Pidana tuduhan tersebut,” kata Ratno pada sidang yang berlangsung, Senin (07/2/2023) itu.
Ironisnya, secara sengaja PT Meratus terus mengorder minyak tanpa mau membayar sampai senilai Rp 50 miliar. “Selama ini kami melayani sebagai priority customer malah menggerogoti dengan ngemplang utang. Sampai Dirut kami suruh stop melayani karena sudahlah y sampai Rp 50 miliar tidak dibayarkan,” kata Ratno Tuhuteru.(**)