Aktual Kesra

Timboel Siregar : Kinerja Menaker Buruk

Jakarta, PEWARTASATU COM – Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017 oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242 disertai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Sangat disayangkan sampai saat ini, turunannya berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk penempatan dan perlindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing sampai saat ini belum tuntas.

Kita ketahui bersama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya berbunyi menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya.

Tidak lama lagi Bulan April segera berakhir, namun sampai saat ini pemerintah masih saja terpaku pada aturan turunan dari undang undang tersebut, khususnya yang terkait aturan turunan PP untuk penempatan dan perlindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing

“Waduh kok PP nya belum selesai juga ya, padahal UU 18 itu Dibuat tahun 2017. Dalam hal ini Kemnaker yang harus menginformasikan ke publik kenapa PP nya lama selesai, dan dijelaskan kendalanya,”ucap Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Timboel Siregar di Jakarta, Kamis (15/4/21), saat mengomentari lambatnya kinerja Menaker Ida Fauziah menyelesaikan PP tersebut.

Mengamati ini, Timboel menilai kinerjanya Menaker buruk karena lamban dalam merumuskan PP sebagai aturan turunan UU PPMI.

Dalam seminar “Melindungi ABK Indonesia di Kapal Asing” yang diselenggarakan Indonesia Ocean Justice Initiative, di Jakarta, Rabu (14/4), Menaker Ida Fauziyah menyebutkan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di kapal asing rentan menjadi korban eksploitasi.

Untuk meningkatkan perlindungan bagi para ABK, Kemnaker terus membenahi tata kelola penempatan dan pelindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendara asing.

Menurut Ida saat ini pemerintah masih terus menyelesaikan aturan turunan dari Undang Undang Nomer 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI), utamanya yang terkait aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk penempatan dan perlindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.

“Saat ini, rancangan PP-nya telah selesai proses harmonisasi dan telah diajukan ke Sekretaris Negara,” ujar Ida.

Ida mengharapkan, RPP ini bisa membawa harapan agar perlu perlindungan ABK menjadi lengkap paripurna mulai dari sebelum, selama dan setelah bekerja, selain itu permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antara K/L terkait rendahnya kompetensi awak kapal perikanan kita, serta lemahnya pengawasan, yang diharapkan tidak muncul.

“Namun apa yang terjadi sebaliknya, Menaker Ida Fauziah terlalu lama dan sangat lamban membuat PP-Nya. Keterlambatan Presiden Jokowi mengesahkan PP itu yang menyebabkan ABK tidak mendapat kepastian perlindungan.

“Jadi sudah sepantasnya, Presiden menegur Menaker Ida Fauziah atas keterlambatan ini,” tegas Timboel.

Dari pernyataan Menaker tersebut, Timboel mengatakan, harusnya pemerintah melalui Kemnaker, cepat tanggap dengan memprioritaskan perlindungan ABK kita agar tidak rentan menjadi korban eksploitasi. Perlindungan ABK sangat efektif dilakukan melalui UU PPMI, tapi kendalanya hinggi kini PP-nya belum juga terbit.

Untuk itu, Timboel mendesak Menaker untuk menjelaskan ke publik apa kendalanya hingga kini PP UU PPMI itu belum keluar. Belum ditandatanganinya PP oleh Presiden, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam perlindungan ABK.

“Sudah sepantasnya Presiden Jokowi menegur bawahannya atas lambannya penerbitan PP ini,” tegas Timboel.

Timboel menekankan lagi, Kementerian Ketenagakerjaan sangat tahu, bahwa ABK kita sangat minim perlindungan dan rentan di eksploitasi, tetapi mengapa PP nya belum juga diselesaikan. Seharusnya, ujar Penggiat Jaminan Sosial buruh itu, penyelesaian PP harus diprioritaskan dengan begitu nasib para ABK ini mendapatkan kepastian.perlindungan saat bekerja di kapal asing.

Perlidungan Pekerja Migran Indonesia harus segera dituntaskan,
yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan yang bertanggungjawab.(Maulina)

Related posts

Angela Tanoesoedibjo : Dibutuhkan Komitmen Berbagai Pihak Jalankan Program Hibah Pariwisata

Maulina Lestari

Archipelago Tourism dan Marine Tourism Potensial Jadi Modal Pariwisata Berkelanjutan

Maulina Lestari

Sinergi dan Kerjasama Untuk Menuntaskan Stunting di Kepulauan Nias

Maulina Lestari

Leave a Comment