Jakarta, Pewartasatu.com – Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan uji coba konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik.
Menurut Dadan, uji coba akan dilakukan di tiga kota, yakni Denpasar, Solo, dan Sumatera. Uji coba akan dilakukan dengan kompor listrik dua tungku dengan kapasitas 1.000 watt. Namun sebagian warga merasa keberatan dengan rencana konversi tersebut.
Fira (35) wanita asal Depok mengaku rencana pemerintah ini justru akan membebani masyarakat. Sebab, kata dia, penggunaan kompor listrik cenderung lebih boros ketimbang kompor LPG 3 kg. Selain itu, kondisi yang mengharuskan PLN melakukan pemadaman listrik secara berkala juga mempersulit masyarakat saat memasak.
“Belum lagi kalau mati lampu, masaknya bagaimana? Kadang pemerintah itu nyuruh-nyuruh tapi enggak ngerti kalau rakyatnya tidak semua mampu dan aware,” katanys.
Sementara Nay (41) asal Karawang juga keberatan dengan rencana kebijakan tersebut. Pasalnya, jika masyarakat diminta menggunakan kompor listrik, itu akan membuat konsumsi listrik atau tagihan semakin membengkak.
“Kalau pakai kompor listrik ‘makan’ watt besar, dan kalau mati lampu malah enggak efisien,” katanya.
Siti (40) dan Irma (32) warga Cikarang, Bekasi juga keberatan karena biaya listrik pasti akan membengkak dengan peralihan kompor tersebut.
“Biayanya akan sangat mahal, di sisi lain sumber tenaga listrik juga kurang memadai, karena sering mati lampu,” ujar mereka.
Sebelumnya, Pemerintah bakal memberikan paket kompor listrik secara gratis kepada 300 ribu rumah tangga yang menjadi sasaran tahun ini.
Nantinya, rumah tangga penerima paket kompor listrik ini adalah yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Paket tersebut terdiri dari satu kompor listrik, satu alat masak dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau penambah daya khusus untuk kompor listrik.
“Rencananya tahun ini 300 ribu (penerima). Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya dinaikin,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana, Selasa.(**)