Penerima sembako untuk warga miskin. Foto BK.
Pewartasatu.com – Jakarta- Pendistribusian sembako untuk warga tak mampu, dan rentan dampak korona masih berlanjut di kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.
Pemberian sembako kepada warga yang bermukim di RT 07/RW 01 atau yang ber KTP, berdomisili di wilayah setempat kelurahan Ciganjur, tetap mendapat sembako kata Ibu Rt yang membagikan sembako Jumat (19/6).
Penduduk RT/07/01 sebanyak 337 KK, tidak semua dapat bansos berupa sembako, baik dari Kemensos, maupun dari Pemda DKI Jakarta, sejak digulirkan sembako 10 April 2020 lalu oleh Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh Perumda PD Pasar Jaya.
Pembagian Sembako sudah 5 kali, dari Pemda DKI Jakarta hanya untuk 68 KK sebanyak 3 kali, dan dari Kemensos untuk 77 KK sebanyak 2 kali.
Bagi warga yang tidak dapat sembako, Kebijakan ketua RT menggunakan dana Swadaya dari bantuan warga yang mapan, kata Pak Rt yang merangkap sebagai pengurus SMK di kelurahan Ciganjur.
Selain itu, kata Ibu RT 07/01, yang aktif dan peduli kepada warganya, mendatangi rumah rumah warga dan mendistribusikan sembako yang tidak mendapat sembako.
” Anggaran untuk bantuan sembako diambil dari arisan Bapak Bapak dan ibu ibu sebagai cadangan devisa untuk pemerataan kepada warga, karena mereka mempunyai hak yang sama,” ujar Ibu RT Kepada Media Online Indonesia (MOI) puas.
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kecamatan Ciganjur, Titin menje laskan, ada bantuan sembako dari sumber Pemda DKI Jakarta dan Kemensos. Bantuan Sembako dari Pemda yang dilaksanakan oleh PD Pasar Jaya sudah selesai.
Sementara, Bansos yang digulirkan berupa Sembako dari Kemensos tidak merata karena data yang dipedomani dalam pendistribusian tumpang tindih (Overlapping) berasal dari RT/RW, bahkan data juga diambil dari penerima PKH dan KJP, tutur Titin.
Pantauan pewarta, nampaknya pendistribusian sembako ada dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Jakarta Pintar ( KJP). Jadi murninya bantuan sembako nampaknya kabur.
Karena itu, Kaporli Idham Aziz, melaksanakan instruksi Presiden RI, melalui jajaran kepolisian, menunjuk komando Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk mengawasi penggunaan dana dampak Covid 19. Anggaran yang digulirkan oleh pemerintah sejak Maret 2020 diduga berjumlah Rp 677 Trilyun.
Bagi yang mendapat PKH tidak mendapat Sembako, tapi sebagian warga yang mendapat PKH juga mendapat Sembako, kata Pak RT dan Ibu RT 07/01 yang sangat peduli kepada warganya.
Ia mengungkan hal itu ketika meminta fotokopi KTP dan KK warga yang tidak meraih sembako, berdasarkan permintaan Dewan Kota Jakarta, demikian Ibu RT Rina
Sementara, Bansos PKH, KJP dan Non PKH nampaknya sulit dibedakan oleh penerima Sembako, disinilah rentannya penyelewengan, kata HM Yusuf Rizal, Sekjen MOI, merangkap ketua umum Lembaga Sosial Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM-LIRA).