Rosiana Silalahi. (Foto:Ist)
JAKARTA, Pewartasatu.com – Wawancara Rosiana Silalahi dengan Menkomarvest Luhut Binsar Panjaitan dalam acara Rosi di sebuah TV swasta memberikan kesan negatif terhadap dunia pers yang tidak netral lagi.
Pemerhati Politik Emha Hussein AlPhatani mengomentari isi wawancara Rosi dengan LBP sebagai upaya penggiringan opini publik yang semestinya tidak dilakukan oleh media baik itu elektronik, cetak maupun online, karena berpotensi menimbulkan kericuhan dan perpecahan di tengah masyarakat.
“Memang, setiap warga negara memiliki pilihan politik Masing-masing. Tetapi pilihan itu tidak mesti dibumbui dengan narasi media yang menyudutkan pihak tertentu. Apalagi menyalahkan pemerintah yang seakan-akan ikut campur dan ingin menjegal kandidat Capres tertentu,” tegas Emha.
Media, lanjut Emha harus bersikap netral dan menjalankan salah satu fungsinya sebagai sarana pendidikan bagi anak bangsa.
“Jangan malah memperkeruh situasi dan membuat seakan-akan pemerintah dalam hal ini Presiden ingin menjegal kandidat tertentu. ”
Dalam wawancara dengan LBP tersebut, Rosianna Silalahi berucap bahwa Agus Harimurti Yudhoyono dalam pidatonya mengatakan pemerintah akan menjegal Anies Baswedan dalam pencalonannya sebagai Presiden melalui PK yang diajukan oleh KSP Moeldoko.
Emha mengatakan isi pidato itu menunjukkan ketidakdewasaan AHY dalam berpolitik. “Mana ada istana akan melakukan itu dan pernyataan itu menunjukkan jati diri AHY yang belum matang dalam berpolitik.
Dia mengomentari pidato AHY yang menyebutkan bahwa Peninjauan Kembali (PK) Demokrat KLB yang diajukan oleh Ketua Umum Demokrat yang terpilih pada KLB 2021, DR. Moeldoko bukan tidak mungkin adalah untuk menjegal Anies Baswedan sebagai Capres dari Koalisi Perubahan (Nasdem, PKS dan PD).
“Sebagai politisi tentunya sangat tidak etis, AHY dalam pidatonya mengatakan bahwa untuk menjegal Anies, ada rekayasa yang dimainkan dengan cara mengambil alih Partai Demokrat, ” ujar Emha.
Padahal AHY sangat mengetahui bahwa tuntutan hukum yang ditempuh pihak KLB sudah dilakukan sejak tahun 2021, jauh sebelum Anies Baswedan dideklarasi sebagai Capres. Dan PK adalah lanjutan upaya hukum yang ditempuh oleh kader demokrat peserta KLB sejak dari PTUN hingga MA.
Oleh sebab itu sangat pantas jika LBP dalam wawancara dengan Rosi mengeluarkan kata bahwa pihak yang mengatakan bahwa presiden Jokowi berniat menjegal Anies sebagai tindakan yang kampungan, karena dia sangat mengenal pribadi Presiden Jokowi yang tidak mau mencampuri urusan hukum dan demokratis.
Dalam wawancara itu, LBP mengatakan orang yang menuding bahwa ada upaya penjegalan yang dilakukan oleh pemerintah melalui tangan KSP Moeldoko sebagai refleksi dari kepribadian diri sehingga jika di berikan kepercayaan untuk berkuasa,maka akan bertindak seperti itu.
Emha Hussein AlPhatani mengatakan sebagai insan media, Rosianna Silalahi mestinya tidak tendensius dan harus memberikan pendidikan politik kepada bangsa Indonesia yang menonton acaranya. (**)