JAKARTA, Pewartasatu.com– Anggota Komisi IX DPR RI membidangi Tenaga Kerja dan Kesehatan, Dr Kurniasih Mufidayati mengatakan, utang Pemerintah kepada Rumah Sakit mencapai Rp 15 triliun. Bahkan ada Rumah Sakit mempunyai tagihan kepada Pemerintah Rp 30 miliar.
“Hal ini tentu saja dapat mengganggu kinerja Rumah Sakit tersebut. Sebab itu, kita dari Komisi IX DPR RI sudah meminta kepada Menteri Kesehatan untuk meninjaklanjuti masalah ini karena itu dapat mengganggu kinerja Rumah Sakit bersangkutan,” kata Mufida.
Hal itu diungkapkan Mufida dalam diskusi ‘Dialektika Demokrasi’ dengan ‘Waspada Gelombang Kedua Covid-19’ yang digelar di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/4) siang.
Selain Mufida, juga tampil sebagai nara sumber dalam diskusi tatap muka dan webinar ini anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo dan Ketua Umum Orbital Kesejahteraan Rakyat, Poempida Hidayatullah. Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban ikut secara virtual.
Dikatakan Mufida, dalam Rapat Kerja (Raker) Menteri Kesehatan menyebut segera menindaklanjuti masalah tersebut. “April atau Mei ini sudah dapat diselesaikan. Kita akan tanya lagi masalah ini kepada Menteri Kesehatan dalam Raker berikutnya,” kata Mufida.
Terkait dengan ‘Waspada Gelombang Kedua Covid-19’, kata wakil rakyat dari Dapil Jakarta Selatan, Pusat dan Luar Negeri ini, kita prihatin dengan situasi dan kondisi terkini tentang mitigasi vandemi Covid-19. Karena itu, Mufida memberikan penghargaan atau apresiasi semua upaya yang sudah dilakukan Pemerintah. “Kita selalu memonitoring apa yang dilakukan oleh pemerintah,” kata dia.
Namun, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat pananganan mitigasi Covid-19 masih bersifat parsial sehingga dikhawatirkan muncul gelombang-gelombang berikutnya seperti yang terjadi di India. Karena itu, perlu satu pendekatan, bagaimana mengatasi mitigasi pandemi ini secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir sehingga serapan anggaran yaitu tepat sasaran dan benar-benar kembali kepada rakyat.
“Jangan seperti diumpamakan Menteri Kehatan, penanganan mitigasi ini kayak menangani rumah bocor dilakukan secara parsial. Padahal dimana sumber kebocorannya belum di atasi,” kata dia.
Dikatakan, anggaran sudah habis sangat besar untuk penanganan Covid-19, tapi angka positifnya masih terus berjalan dan bahkan cenderung meningkat belakangan ini. Dicontohkan, di DKI Jakarta sudah menembus angka 400 ribu lebih. Kemudian beberapa pekan terakhir ini muncul klaster perkantoran sebagai temuan baru.
“Itu, artinya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya masih menimbulkan kasus positif yang cukup banyak dan berapa lagi anggaran yang dibutuhkan. Kita harus menghitung lagi proyeksinya untuk kebutuhan alkes, obat dan untuk vaksin,” ujar Mufida.
Guna menghemat anggaran, wakil rakyat berhijab ini mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri, seperti alkes ataupun obat-obatan. Bahkan mendorong vaksin Merah Putih termasuk Nusantara segera diselesaikan.
“Tentu saja kalau pakai vaksin Merah Putih bisa lebih menekan anggaran ataupun produk-produk dalam negeri yang lainnya dari alkes ataupun obat-obatan. Ini harus benar didorong secara all out supaya tadi ada penghematan-penghematan,” demikian Dr Kurniasih Mufidayati. (fandy)